Daerah

DLHK Kabupaten Sumedang

Penyusunan Dokumen KLHS P-RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023

Administrator | Kamis, 10 Desember 2020 - 08:53:01 WIB | dibaca: 89 pembaca

tahapan penyusunan


DLHK Sumedang telah menyelenggarakan tiga kali rapat yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai tahapan dalam penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS P-RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Penyusunan KLHS ini merupakan amanat dari Permendagri 7/2018 yang bersifat mutatis mutandis terhadap dokumen Perubahan RPJMD Sumedang 2018-2023 dan bersifat ex-ante, artinya dokumen KLHS disusun lebih dahulu daripada RPJMD-nya. Adapun dasar penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan 2 alasan utama, yaitu 1) terbitnya Permendagri 90/2019 dimana terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan yang bermuara kepada perubahan indikator kinerja dan 2) pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam UU 2/2020 yang berpengaruh terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

 

Rapat perdana dengan tajuk Kick Off Meeting dilaksanakan pada tanggal 5 November 2020 di Plaza Asia Sumedang dengan menghadirkan 3 narasumber, yaitu Dr. Fatma Djuwita dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Triono Hadi Priyanto, ST dari Dirjen Bina Bangda Kemendagri, dan Supradi, SKM, MAP dari Sekretariat SDGs Bappeda Provinsi Jawa Barat. Acara dibuka oleh Kepala DLHK, Ir. Yosep Suhayat dan dimoderatori oleh Sekretaris DLHK, Drs. Maman Wasman dengan peserta rapat berasal dari unsur pemerintah (perangkat daerah dalam dan luar Kabupaten Sumedang, DPRD Sumedang) dan nonpemerintah (pelaku usaha/swasta, asosiasi profesi/organisasi massa, filantropis, akademisi, pemerhati lingkungan, dan tokoh masyarakat).

 

Selanjutnya, dilaksanakan 2 kali konsultasi publik untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan. Konsultasi Publik 1 dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 bertempat di Plaza Asia Sumedang dengan narasumber penanggap tunggal, yaitu Dr. Fatma Djuwita dari Dirjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan KLHK. Hasil konsultasi publik 1 menghasilkan kesepakatan mengenai 5 isu TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Prioritas dari total 17 TPB sebagaimana termaktub dalam Perpres 59/2017. Kelima isu TPB prioritas tersebut adalah: TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 9 Industri Inovasi dan Infrastruktur, dan TPB 4 Pendidikan Berkualitas.

 

Terakhir, pada tanggal 2 Desember 2020 dilaksanakan Konsultasi Publik 2 bertempat di Sapphire City Park dengan 3 narasumber penanggap, antara lain Dr. Fatma Djuwita dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dedi Junaidi, S.STP dari Dirjen Bina Bangda Kemendagri, dan Ahmad Komarulzaman dari SDGs Center Universitas Padjadjaran. Hasilnya berupa alternatif skenario dari 5 isu TPB prioritas, yang lantas akan menjadi dasar dalam proses pengintegrasian KLHS terhadap rancangan awal perubahan RPJMD.(eddyeffen)











Komentar Via Website : 0


*info Penting : Untuk sementara komentar dinonaktifkan...

Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)